1. CIRI-CIRI DEMOKRASI LIBERAL
1.1. 1. Pemerintahan dijalankan oleh parlemen melalui partai-partai politik
1.2. 2. Presiden hanya sebagai kepala negara namun tidak bertanggung jawab terhadap pemerintahan
1.3. 3. Memiliki banyak partai
1.4. 4. Kabinet parlementer disusun sesuai perimbangan kekuatan partai
2. PEMILU 1955
2.1. menunjukkan kemenangan 4 partai, yaitu
2.1.1. 1. PNI (23,3%)
2.1.2. 2. Masyumi (20,9%)
2.1.3. 3. NU (18,4)
2.1.4. 4. PKI (15,4%)
3. KEBIJAKAN EKONOMI
3.1. 1. Sistem Ekonomi Gunting Syafrudin (19/3/1950)
3.2. 2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (1950)
3.3. 3. Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (1951)
3.4. 4. Sistem Ekonomi Ali-Baba (1953)
3.5. 5. nasionalisasi perusahaan Belanda (Desember 1957)
3.6. 6. Pemindahan pusat lelang tembakau Indonesia dari Amsterdam ke bremen (Desember 1958)
3.7. 7. Deklarasi Ekonomi (dekon) sebagai usaha perbaikan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin (28/3/1963)
4. KEGAGALAN DEMOKRASI LIBERAL
4.1. Seringnya pergantian kabinet menyebabkan program kabinet yang tidak bisa berjalan optimal, kekacauan politik, pemberontakan terjadi di berbagai daerah, keadaan ekonomi memburuk, dan keamanan tidak stabil.
5. AKHIR DEMOKRASI LIBERAL
5.1. Berakhir pada 1959 setelah Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
5.2. Dewan Konstituante dibubarkan karena tarik ulur antargolongan daam menetapkan dasar negara yang tdak kunjung diselesaikan.
6. KEKURANGAN DAN KELEBIHAN
6.1. Kelebihan: a) menjunjung tinggi persamaan hak di bidang politik. b) kebebasan individu. c) pemerintahan tidak disalahgunakan.
6.2. kekurangan: a) individualitas tinggi. b) kekuasaan dapat dimonopoli. c)konflik agama dan suku tinggi. d) ketidakstabilan dunia politik dan ekonomi.
7. KABINET DEMOKRASI LIBERAL
7.1. 1. Kabinet Natsir (Sept 1950-Mar 1951)
7.1.1. keberhasilan: a) indonesia masuk PBB. b) Ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional
7.1.2. kemunduran: adanya mosi tidak percaya akibat kegagalan perundingan masalah Irian Jaya
7.1.3. Partai pemerintah Masyumi. Oposisi PNI dan PKI
7.2. 2. Kabinet Sukiman (Apr 1951-Apr 1952)
7.2.1. kemunduran: Sukiman menandatangani Mutual Security Act (MSA)
7.2.2. partai pemerintah PNI dan Masyumi. Oposisi PKI
7.3. 3. Kabinet Wilopo (Apr 1952-Jun 1953)
7.3.1. kemunduran: a) krisis ekonomi. b) Peristiwa "kemarahan militer" 17 Oktober 1952. c) peristiwa Tanjung Morawa
7.3.2. Partai pemerintah PNI. Oposisi PKI dan Masyumi
7.4. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Jul 1955-Mar 1956)
7.4.1. kemunduran: a) Masalah internal TNI-AD. b) inflasi dan korupsi.
7.4.2. partai pemerintah PNI dan NU. Oposisi Masyumi dan PKI
7.5. 5. Kabinet Burhanudin Harahap (Ags 1955-Mar 1956)
7.5.1. keberhasilan: a) pembubaran uni-Indonesia Belanda. b) mengadakan Pemilu 1955
7.5.2. kemunduran: hilangnya dukungan di parlemen.
7.5.3. Partai pemerintah Masyumi. Oposisi dari PNI.
7.6. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Mar 1956-Mar 1957)
7.6.1. kemunduran: a) muncul gerakan spratis (PRRI/Permesta). b) adanya perpecahan dalam partai
7.6.2. Partai pemerintah: PNI, NU, Masyumi. Oposisi PKI
7.7. 7. Kabinet Djuanda (Apr 1957-1959)
7.7.1. Zaken Cabinet (Kabinet Karya)
7.7.2. memiliki program Pancakarya, yaitu: a) Membentuk Dewan Nasional. b) Normalisasi keadaan republik. c) Pembatalan KMB. d) Perjuangan Irian Barat. e) menggiatkan pembangunan f) Deklarasi Djuanda
7.7.3. kemunduran: karena peristiwa Cikini, maka kelualah dekrit presiden 5 Juli 1949